Kantor Eksportir Bayi Lobster di Serpong Sepi Usai Sang Menteri Ditangkap KPK

  • Whatsapp

WartaTangsel.co – Kantor PT Royal Samudera Nusantara (RSN) yang berada di Ruko Golden Boulevard (RGB) Blok P22, Lengkong Karya, Serpong Utara, Kota Tangsel sepi aktivitas.

Pintu Folding Gate di bagian depan nampak tertutup rapat dan terkunci dari dalam.

PT RSN sendiri merupakan salah satu perusahaan yang diberikan izin untuk mengekspor benur sejak Juli 2020.

Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Menteri Edhy Prabowo telah mencabut larangan ekspor benih lobster peninggalan dari mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Indonesia, Menteri Edhy mencabut kebijakan tersebut. Selanjutnya sekira 30-an perusahaan memeroleh izin untuk mengekspor benur, termasuk PT RSN.

Sekilas, kantor PT RSN nampak tak terlalu mencolok dibanding dengan kantor-kantor lain di sekitarnya. Hanya terlihat spanduk yang terpasang di muka lantai 2 dari Ruko berlantai 3 itu. Spanduk tersebut berisi keterangan nama perusahaan disertai alamat lokasi.

Dilansir dari okeozne, aktivitas di kantor PT RSN, Kamis (26/11/2020) siang tampak sepi. Setelah menunggu cukup lama di halaman depan, akhirnya muncul seorang pria berkaus hitam keluar membuka pintu Folding Gate menuju warung di sebelah Ruko.

Sayangnya, saat dihampiri pria tersebut enggan bicara panjang lebar.

“Saya kurang tahu ya mas, saya cuma penjaga aja di sini. Maaf ya mas, di sini nggak ada siapa-siapa,” ujarnya seraya kembali menutup Folding Gate dari dalam.

Beberapa pekerja yang kantornya bersebelahan dengan PT RSN pun mengaku heran, sebab suasana kantor PT RSN kini sepi dan tak beroperasi sebagaimana biasanya. Disebutkan, perusahaan pengekspor lobster itu belum sampai setahun ini menyewa Ruko.

“Iya udah beberapa hari ini sepi, kalau sebelumnya ya normal aja. Belum setahun ini kantor beroperasi. Kita tahunya itu sering ada mobil bawa boks berisi lobster, saya juga sering lihat sendiri,” kata Herdi (37), di lokasi, Kamis (26/11/2020).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan, sampai saat ini KPK memang baru menetapkan tujuh orang termasuk Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Namun, penyidik tetap melakukan pengembangan di proses penyidikan.

Nawawi melanjutkan, untuk uang Rp9,8 miliar yang diduga diterima Edhy Prabowo diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster (benur). Artinya tutur Nawawi, uang tersebut bukan hanya berasal dari tersangka Suharjito atau PT DPP.(YA/OKZ)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *