Ibu Airin: Masyarakat Lagi Susah Masa Harus Didenda

  • Whatsapp
Wali Kota Airin Rachmi Diani. (Foto: Okezone/Hambali)

WartaTangsel.co – Pelanggaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Tangsel masih tetap tinggi. Petugas masih mendapati masyarakat yang beraktivitas tanpa mengenakan masker.

Tak ada denda yang diberikan kepada pelanggar. Mereka hanya didata pada secarik kertas, lalu menandatangani surat keterangan yang menyatakan diri telah melanggar ketentuan PSBB.
Selanjutnya, pelanggar diharuskan memakai rompi khusus berwarna orange seraya mendengar pengarahan petugas.

Read More

Minimnya pemberian sanksi itu, dianggap sebagai salah satu faktor mengapa sebagian masyarakat terkesan abai memakai masker. Efeknya, pelanggaran serupa kembali terulang pada banyak tempat lain.

Bisa dikatakan, ber-masker atau tidak dikembalikan pada kesadaran pribadi masing-masing. Itu sebab, pada beberapa daerah lain mulai memberlakukan sanksi denda bagi pelanggar tanpa masker.

Nilainya variatif, Jawa Barat misalnya mematok denda hingga Rp150 ribu, lalu DKI Jakarta dan Kota Padang sebesar Rp250 ribu. Bahkan di Kota Makasar sempat disebutkan rencana memberi sanksi denda mencapai Rp1 juta.

Namun sikap berbeda ditunjukkan Wali Kota Airin Rachmi Diany bagi pelanggar di Kota Tangsel. Dia tak mau ikut-ikutan menarik denda bagi warganya, meskipun telah dijelaskan dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) soal sanksi bagi mereka yang tak mematuhi PSBB.

“Kalau saya pribadi ya, itu yang termasuk dibahas di satuan gugus tugas. Masyarakat lagi susah masa didenda. Paham nggak, makanya kalau saya pribadi ya, masyarakat lagi susah di denda, memang harus ada sanksi, harus. Di pasal itu pun juga kan ada, sanksinya dendanya bisa diatur lebih lanjut dalam Perwal,” tuturnya di Balai Kota Tangsel, Ciputat, Kamis (23/7/2020).

“Cuma logikanya sekarang, saya sekarang sedang berusaha mendorong agar bagaimana masyarakat bisa menganggap protokol Covid adalah bagian dari kebutuhan, bukan keharusan, bukan kewajiban, bukan karena ada sanksi, bukan karena ada Satpol PP, bukan ada TNI dan Polri,” imbuhnya.

PSBB perpanjangan di Tangsel saat ini disertai pula pelonggaran pada beberapa sektor seperti pembukaan restoran, cafe, hotel, hingga pusat perbelanjaan besar. Meskipun beberapa sektor lain belum diizinkan beroperasi, misalnya lokasi wisata dan hiburan serta sarana olah raga. Pelonggaran dapat diperluas jika telah melalui kajian gugus tugas Covid-19.

“Sekarang ini kampanye kami, adalah protokol Covid bukan menjadi kewajiban lagi, tapi sebagai kebutuhan. Jadi apapun aktivitas kita, mau di dalam rumah, mau di luar rumah, protokol Covid harus dijalankan sepanjang vaksin belum ditemukan,” jelasnya. (ya/okezone)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *